Tampilkan postingan dengan label Tugas Pkn. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tugas Pkn. Tampilkan semua postingan

Rabu, 13 Januari 2016

Tugas KTI PKn

POTENSI SUMBER DAYA INDONESIA DAN PERAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Rabu, 18 November 2015

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara (Tugas PKn Kelas XII Bab 3)

Perbedaan dan Pesamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara-Negara lain di Dunia
A. NEGARA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
1. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Inggris
a. Perbedaan :
- Negara Inggris merupakan negara berbentuk monarki sedangkan Indonesia merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Negara Inggris merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
- Ideologi Negara Inggris adalah Liberalisme sedangkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.
- Kepala negara eksekutif atau pemerintahan negara Inggris dipimpin oleh seorang pedana menteri sedangkan kepala negara eksekutif negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.
- Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri, Raja dan Ratu Inggris hanyalah sebagai simbol kenegaraan, sedangkan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh Presiden bersama dengan para menteri.
Konstitusi di Inggris tidak tertulis (konvensi) dalam  bentuk teks namun tersebar dalam bentuk hukum, peraturan, dan konvensi, sedangkan Konstitusi di Indonesia tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945.
b. Persamaan :
- Negara Inggris dan Indonesia merupakan negara dengan bentuk Negara Kesatuan
- Lembaga legislatif Inggris dan Indonesia
- Menganut sistem bikameral
- Pemerintah daerah dipilih oleh rakyat di daerah
- Menganut sistem multipartai
2. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Belanda
a. Perbedaan :
- Negara Belanda merupakan negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional yang dulunya berbentuk republik sedangkan negara Indonesia merupakan negara konstitusi yang berbentuk republik.
- Dalam berpolitik negara Belanda menganut budaya kompromi partai sedangkan Indonesia menganut budaya politik pola hubungan patronage.
- Konstitusi yang berlaku di Belanda adalah konstitusi 1848 yang dirancang oleh ahli hukum sedangkan konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945.
- Di Belanda pemegang kekuasaannya adalah Raja atau Ratu sedangkan di Indonesia pemegang kekuasaannya adalah Presiden.
b. Persamaan :
- Undang-Undang Dasar Belanda dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.
- Rancangan undang-undang dibuat oleh kekuasaan eksekutif bersama dengan lembaga legislatif.
3. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste
a. Perbedaan :
- Negara Timor Leste merupakan negara dengan bentuk pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan presidensial.
- Urusan pemerintahan di Timor Leste dilaksanakan oleh perdana menteri sedangkan urusan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan oleh presiden.
- Undang-Undang dasar Timor Leste berdasarkan konstitusi Portugal sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia berdasarkan konstitusi tunggal yang dibentuk pada tahun 1945.
- Perdana Menteri Timor Leste dipilih dari multi partai berdasarkan suara mayoritas koalisi mayoritas, sedangkan Presiden Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
b. Persamaan :
- Kepala negara adalah seorang Presiden bersama wakil presiden.
- Pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan cara pemilu dengan masa bhakti 5 tahun.
- Kepala negara mempunyai hak veto terhadap undang-undang.
- Presiden bekerja sama dengan para menteri.
4. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Australia
a. Perbedaan :
- Negara Australia merupakan negara yang berbentuk demokrasi liberal sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk demokrasi pancasila.
- Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis sedangkan Permerintah Indonesia didasarkan pada presiden yang dipilih melalui pemilu.
- Anggota legislatif pemerintah Australia juga harus merupakan anggota eksekutif sedangkan anggota legislatif pemerintah Indonesia bukan merupakan anggota eksekutif.
b. Persamaan :
- Menggunakan sistem bikameral yang salah satunya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Anggota legislatif adalah anggota yang berhak lebih tinggi kedudukannya daripada anggota eksekutif.
5. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Kanada
a. Perbedaan :
- Negara Kanada merupakan negara federasi sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan.
- Kanada menganut sistem desentralisasi dan sistem monarki konstitusional sedangkan indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
- Kepala negara Kanada dipegang oleh Raja atau Ratu yang diwakili oleh gubernur jenderal atau perdana menteri sedangkan Kepala negara Indonesia dipegang oleh Presiden bersama dengan wakil presiden.
- Tindakan dan peran pemerintahan Kanada berasal dari perdana menteri sedangkan tindakan dan peran pemerintahan Indonesia berasal dari eksekutif bersama dengan legislatif dan yudikatif.
b. Persamaan :
- Pengesahan RUU dilakukan oleh MPR
- Wilayah negaranya terdiri dari beberapa provinsi dan beberapa wilayah teritori.
6. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat
a. Perbedaan :
- Amerika Serikat merupakan negara federal sedangkan Indonesia merupakan negara Kesatuan.
- di Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian sedangkan di Indonesia kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPR dengan di-kepala-negara-i oleh Presiden.
- Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif.
- Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah pemilihan.
- Masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Indonesia dan Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan Presidensial.
- Indonesia dan Amerika merupakan negara berbentuk demokrasi.
- Pemilihan Kepala negara oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.
7. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Brasil
a. Perbedaan :
- Brasil merupakan negara federasi sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan.
- Brasil menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan Camara dos Deputados atau Dewan Perwakilan sedangkan Indonesia menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Sistem pemerintahan Brasil sering mengalami perubahan karena ketidakstabilan kondisi politik sedangkan sistem pemerintahan Indonesia sudah tidak mengalami perubahan.
- Brasil memiliki banyak negara bagian sedangkan Indonesia tidak memiliki negara bagian.
- Masa jabatan Presiden Brasil adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
- Menteri ditunjuk langsung oleh presiden.
8. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Filipina
a. Perbedaan :
- Presiden Filipina menjabat sebagai Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata sedangkan presiden Indonesia hanya menjabat sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Filipina merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari senat dan  dewan perwakilan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.
- Mada jabatan presiden Filipina adalah 6 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
- Pengelolaan  negara Filipina mengacu pada Amerika Serikat sedangkan pengelolaan negara Indonesia mengacu pada UUD 1945
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan.
-Tidak mempunyai negara bagian.
9. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Afrika Selatan
a. Perbedaan :
- Presiden Afrika Selatan dipilih melalui sidang nasional dengan pemilu sedangkan Presiden Indonesia dipilih melalui pemilu oleh rakyat.
- Setiap pemerintah daerah memiliki badan eksekutif dan legislatif sendiri.
- Pemilu di Afrika Selatan menggunakan sistem proposional sedangkan pemilu di Indonesia berdasarkan suara mutlak jumlah rakyat.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Merupakan negara yang demokratis
- Negara Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang berbentuk republik.
- Masa jabatan presiden Afrika Selatan dan Indonesia adalah 5 tahun.
10. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Argentina
a. Perbedaan :
- Presiden Argentina berkuasa untuk mengubah undang-undang sedangkan Presiden Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR untuk mengubah undang-undang.
- sepertiga dari anggota DPR Argentina harus merupakan wanita sedangkan anggota DPR Indonesia bebas.
- Masa jabatan maksimal presiden Argentina adalah selama tiga periode sedangkan masa jabatan maksimal presiden Indonesia adalah dua periode.
- Masa jabatan presiden Argentina adalah 4 tahun sedangkan masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun.
b. Persamaan :
- Merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial
- Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Presiden dan anggota bikameral dipilih melalui pemilu.

Senin, 29 Juni 2015

BABU KLS XI SMT 2 .1 (Tugas PKn)

Putusan MI 2
1.Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketainternasional !
      Memberikan pendapat hukum (advisory opinion)
      Mengadili berdasarkan traktat dan kebiasaan
      Memberikan sanksi apabila salah satu yang bersengketa tidak tunduk terhadap putusan hakininternasional
2.Apakah yang anda ketahui tentang Mahkamah Internasional !
      Merupakan salah satu organ pokok PBB
      Hakim Terdiri dari 15 orang untuk masa jabatan 9 tahun.
      Berkedudukan di Den Haag
      Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 9 orang hakim.
      Prosedur peradilan hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu negara.
3.Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkmah Internasional !
a) Apabila telah diputuskan tidak boleh protes
b) Apabila tidak terima harus mengajukan banding
c) Mematuhi aturan Persidangan

Senin, 11 Mei 2015

Tugas Pkn Semester 3


Soal pertemuan ke- 10
1.    Di bawah ini bukan termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu….
a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.    Keseimbangan anatar hak dan kewajiban.
c.    Mewujudkan rasa keadilan.
d.    Mewujudkan konstitusi.
e.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional.
2.    Pada masa orla tercatat ada dua konstitusi yang berlaku yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut dua sistem pemerintahan yaitu...
a.    Parlementer dan terpimpin.
b.    Parlementer dan liberal.
c.    Liberal dan komunis.
d.    Terpimpin dan liberal
e.    Komunis dan liberal.
3.    Dalam tatanan praktek demokrasi pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal dibawah yang bukan indicator antara lain….
a.    Pembatasan hak-hak politik rakyat.
b.    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.
c.    Pembentukan lembaga intra konstitusional.
d.    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional.
e.    KKn merajalela.
4.    Bergulirnya rformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Suksesnya atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat factor kunci kecuali….
a.    Komposis elit politik.
b.    Desain institusi politik.
c.    Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit
d.    Konstitusi yang berlaku.
e.    Peran civil society atau masyarakat madani.
5.    Tujuan Pemlu di bawah in, kecuali….
a.    Melaksanakan kedaulatan rakyat.
b.    Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
c.    Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
d.    Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.
e.    Mengkudeta pemimpi yang lama.
6.    Di bawah ini yang bukan termasuk asas-asas Pemilu….
a.    Langsung
b.    Bebas
c.    Umum
d.    Luas
e.    Rahasia
7.    Setiap waraga Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi. Pernytaan di atas termasuk dalam salah satu asas pemilu yaitu….
a.    Langsung
b.    Bebas
c.    Umum
d.    Adi
e.    Jujur 

Senin, 30 Maret 2015

Tugas Pkn 31-03-2015

Soal 
1. Gambarkan apa yang dimaksud masyarakat madani?
2. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia?
3. Apa yang dimaksud budaya demokrasi?
4. Jelaskan budaya demokrasi liberal, komunis, dan pancasila!
5. Sebutkan minimal 5 perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan pancasila!
6. Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi!
7. Sebutkan makna dari budaya demokrasi!

Jawab :
1. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Masyarakat yang demokratis dan agamis/religius.
2. Seharusnya masyarakat indonesia yang Pancasilais telah mencerminkan masyarakat madani. Namun, di Indonesia asas pancasila semakin memudar. Banyak masyarakat yang tidak taat hukum, tidak beragama, tidak sadar pentingnya pendidikan, dan kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
3. Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan.
4. Demokrasi liberal : suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
Demokrasi Komunis : Demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Demokrasi pancasila : Paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia.

Senin, 02 Maret 2015

Budaya Politik dan Perilaku Politik (Tugas Pkn)



BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

1.      BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.


Ciri-ciri :
  • Apatis
  • Pengetahuan politik rendah
  • Tidak peduli dan menarik diri terhadap kehidupan politik
  • Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas
  • Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
  • Warga negara tidak terlalu berharap dalam sistem politik
  • Tidak ada peranan politik yang bersifat khusus
  • Lingkupnya sempit dan kecil
  • Masyarakatnya sederhana dan tradisional 

Rabu, 24 Desember 2014

Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi (Tugas Pkn BAB 6)

Dimanakah letak keindahan dalam demokrasi? Indahnya demokrasi ketika
-          Rakyat tidak hanya menjadi objek. Pemerintah menganggap rakyat sebagai pelaku demokrasi.
-          Pemerintah menghargai HAM. Khususnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
-          Rakyat diberi kebebasan.
-          Tidak ada diktatorisme/kesewenang-wenangan.
-          Adanya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah negara.
Bentuk-bentuk Sistem Demokrasi di sekolah :
-           Pemilihan Ketua OSIS
-           Pemilihan ketua kelas
-           Diskusi kelompok
-          Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah
-          Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. 

Selasa, 25 November 2014

Tugas Soal Pkn BAB 5

1.      Berikut ini merupakan ahli hukum yang mendefinisikan hukum, kecuali....
a.       Immanuel Kant
b.      S.M. Amin
c.       Leon Duguit
d.      Von Hohenheim
e.       J.C.T. Simorangkir
2.      “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya” merupakan definisi hukum menurut....
a.       Immanuel Kant
b.      S.M. Amin
c.       E.M. Meyers
d.      M.H. Tirtaatmidjaja
e.       J.C.T. Simorangkir
3.      “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.” Merupakan definisi hukum menurut....
a.       Immanuel Kant
b.      S.M. Amin
c.       E.M. Meyers
d.      M.H. Tirtaatmidjaja
e.       J.C.T. Simorangkir
4.      Menurut Aristoteles, jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil adalah sebagai berikut, kecuali....
a.       komutatif
b.      moral
c.       distributif
d.      kodrat alam
e.       konvernsional

Selasa, 11 November 2014

Tugas Pkn BAB 5

TUGAS PKN BAB 5
Kelompok :
- Aldhea A. (01)
- Jauza' Nur R. (11)
- Khemal H. Z. (12)
- M. Syafrudin A. (15)

Tugas kelompok halaman 3
                Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Dan masyarakat memerlukan hukum agar mereka mendapatkan keadilan mereka.

Tugas kelompok halaman 4
                Menurut kami pendapat yang paling tepat adalah
M.H. Tirtaatmidjaja Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam  tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan  diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan  kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
Tugas kelompok halaman 5
  1. Karena menggambil hak orang lain. (Memetik 3 buah kakao miik perusahaan )
  2. Harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya. Karena yang dilakukan nenek tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.
  3. Tidak boleh di contoh, karena mengambil barang yang bukan miliknya. Dan nenek tersebut harus iberi sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Jumat, 17 Oktober 2014

Tugas PKN (BAB 4)

Kelompok 4 :
-Jauza' Nur Rahmadanti      (x-aksel/11) Email
-Finda Istiqomah                 (x-aksel/07) Email
-Khemal Havied Zyarkasi   (x-aksel/12) Email
-Muhammad Ridho Faza    (x-aksel/14) Email
 
Latihan 1
A            
1.      A
2.      B
3.      A
4.      D
5.      C
6.      B
7.      B
8.      A
9.      A
10.  D
B
1.      - Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
-Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
-Merawat keindahan lingkungan.
-Membayar pajak bumi dan bangunan.
-Membayar pajak kendaraan bermotor.
2.      - Mencegah pemusatan keuangan.
-Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3.       
4.      Otonomi daerah : kewenangan untuk membuat aturan untuk mengurus rumah tangga sendiri.
Tujuan :     - Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
-          Mendorong pemberdayaan masyarakat.
-          Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
-          Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
-          Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
-          Mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.
5.      Pengaturan tentang pemberian kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Latihan 2
A
1.      A
2.      C
3.      E
4.       
5.      A
6.      C
7.      D
8.      C
9.      B
10.  D
B
1.      Pemerintah : Sekelompok orang yang menyatu membentuk sebuah organisasi dan bertugas membuat hukum atau undang-undang tertentu.
Pemerintahan :Perbuatan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara.
2.      Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri sebagai lembaga eksekutif.
3.      Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghargai berbagai kearifan lokal dan nasional, memperhatikan keanekaragaman bangsa.
4.      Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
5.      Pemerintah memberikan pelayanan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak memberatkan masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan yang sama.

Latihan 3
A
1.      A
2.      C
3.      C
4.      A
5.      B
6.      D
7.      C
8.      D
9.      A
10.  D
B
1.      Adalah unsur penyelenggara pemerintahn daerah yang terdiri atas kepala daerah(gubernur,bupati/walikota) dan perangkat daerah.
2.      Karena itu adalah kewajiban bagi setiap pemimpin daerah untuk memajukan daerahnya sendiri ,pemerintah pusat hanya mendanai saja
3.      Artinya ,antara pemerintah daaerah dan DPRD kedudukannya sejajar dan tidak saling membawahi.Hubungan yg bersifat kemitraan berarti bahwa pemerintah daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra kerja yg saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi masing masing.
4.      a. Pendapatan asli daerah
b. Dana perimbangan yg terdiri atas dana bagi hasil ,dana alokasi umum,dana alokasi khusus,dan lain lain
c.pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat
5.      Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yg bertahta dan syarat bagi calon wakil gubernur adalah seseorang yg bertakhta sbg Adipati paku alam.

Latihan 4
A
1.      D
2.      B
3.      D
4.      D
5.      D
6.      E
7.      B
8.      C
9.      C
10.  D
B
1.      Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari hingga daerah,termasuk segala hal yg menyangkut urusan pemerintah daerah pemerintah daerah hanya menjalankan pemerintah dan peraturan dari pemerintah pusat
2.      Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dua belah pihak. Selain itu, pengaturan hubungan pusat dan daerah kendaknya memperhatikan aspirasi daerah. Dengan demikian dapat tercipta kesesuaian antara kepentingan pusat dan daerah
3.      Sangat berbeda jauh
4.      Pemerintah pusat yg berwenang, krn mereka adalah orang orang yg bisa dan berhak melakukannya
5.      Itu bukanlah perbuatan yg berazaskan Pancasila

Ulangan Harian
A
1.      D
2.      B
3.      B
4.      E
5.      A
6.      E
7.      C
8.      B
9.      D
10.  A
11.  A
12.  A
13.  C
14.  A
15.  A
16.  E
17.  C
18.  A
19.  C
20.  A
21.  A
22.  E
23.  E
24.  B
25.  C
B
1.      Dengan diadakannya pemilihan wakil rakyat yang menyeluruh dengan menerapkan azaz LUBER JURDIL akan memberdayakan masyarakat dalam bidang politik.
2.      a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
b. Mendorong pemberdayaan masyarakat
c. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
e. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
3.      Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional yang memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.
4.      Sebagai ibu kota NKRI, DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat/perwakilan lembaga internasional. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang kompleks dan berbeda dengan provinsi lain seperti permasalahan urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan kawasan khusus.
5.      Dalam penyelenggaraan harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan memperlancar pembangunan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6.      Selain berlandaskan pada acuan hukum, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia juga berlandaskan pada prinsip otonomi seluas-luasnya sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diwujudkan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengurus dan mengatur serta memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis.
7.      -Masyarakat menjadi lebih berpartisipasi dalam mengontrol segala kebijakan dan tindakan pemerintah
-lebih teraturnya pengaturan keuangan daerah
-berkurangan birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan
-meningkatnya efisiensi dalam segala hal khusunya pemerintahan pusat ataupun daerah
8.      - Adanya fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat
- Adanya fungsi yang menyangkut pelayanan masnyarakat yang perlu disediakan secara seragam untuk seluruh daerah yang dikelola untuk pemerintah pusat
- Adanya fungsi pelayan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar
9.       Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu
10.  Terjadi konflik antara pemda dan pemerintahan pusat.